Mengenal Jenis Pajak: PPh 21, 22, 23, 25, dan Kawan-kawannya

PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPN, PBJT: deretan singkatan ini sering membuat orang menyerah sebelum mulai. Padahal polanya sederhana begitu tahu satu rahasia kecil: angka di belakang "PPh" bukan tarif dan bukan urutan, melainkan nomor pasal di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Modul ini membedah tiap singkatan dengan satu kalimat, satu perumpamaan, dan satu simulasi angka.^[1]

Angka di belakang PPh itu nomor pasal

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur satu pajak, yaitu pajak atas penghasilan, tetapi cara memungutnya berbeda-beda tergantung situasi. Tiap cara diatur di pasal sendiri, dan nama pasal itulah yang dipakai sehari-hari.

Dua nama lain yang sering muncul bersamaan tetapi bukan pajak penghasilan:

Tiga peran: menanggung, memotong, menyetor

Yang membuat pajak terasa rumit adalah uangnya sering melewati tangan orang lain. Supaya tidak tertukar, bedakan tiga peran:

1. Menanggung: pajak itu mengurangi uang siapa. Pada PPh 21, karyawan. Pada PPN, pembeli.
2. Memotong atau memungut: siapa yang mengambil bagian pajak dari pembayaran. Pada PPh 21, pemberi kerja. Pada PPN, penjual.
3. Menyetor: siapa yang mentransfer ke kas negara. Biasanya sama dengan yang memotong.

Pemisahan ini juga menjelaskan mengapa usaha kecil sering keliru: mereka menganggap PPN dan potongan PPh 23 sebagai "biaya", padahal itu uang titipan atau uang muka pajak milik pihak lain.^[2] Dalam pembukuan, uang titipan dicatat sebagai utang pajak (modul PPN), bukan beban.

Kamus dengan angka

Pilih satu pajak, geser angkanya, dan baca siapa yang menanggung, siapa yang menyetor, kapan, plus perumpamaannya.

Final atau bisa dikreditkan?

Satu pembeda penting antar-PPh: setelah dipotong, selesai atau diperhitungkan lagi di akhir tahun?

Itulah sebabnya dua usaha dengan potongan yang sama bisa berakhir berbeda: pemilik ruko yang dipotong 10% sudah selesai urusannya, sementara PT penyedia jasa yang dipotong 2% masih akan menghitung ulang pajaknya dari laba, lalu mengurangkan potongan itu.^[3]

Satu tahun pajak Kedai Rina

Supaya singkatan-singkatan tadi terlihat di tempatnya, ini satu tahun di Kedai Rina yang kini berbentuk PT kecil, sudah PKP, dengan dua barista dan ruko sewaan:

1. Tiap penjualan: kopi seduh dipungut PBJT 10% (ke pemda); biji kopi kemasan dipungut PPN 11% (ke pusat). Keduanya dicatat sebagai utang pajak.
2. Tiap gaji: PPh 21 dipotong dari gaji barista, disetor tanggal 10.
3. Tiap bayar servis mesin ke PT: PPh 23 dipotong 2%, bukti potong diserahkan ke mereka.
4. Saat bayar sewa ruko: PPh 4(2) dipotong 10%, bukti potong ke pemilik ruko. Selesai bagi pemilik ruko.
5. Tiap tanggal 15: PPh 25, cicilan pajak PT; dan PPN keluaran dikurangi masukan disetor.
6. Kalau ada penjualan lewat marketplace: marketplace memungut PPh 22 sebesar 0,5%; bukti pungutnya disimpan sebagai kredit pajak.
7. Setelah tutup buku, sebelum 30 April: PPh badan dihitung dari laba fiskal, dikurangi PPh 25 dan PPh 22 setahun; sisanya dilunasi sebagai PPh 29, lalu SPT badan dilaporkan.

Perhatikan: hanya langkah 5 dan 7 yang benar-benar mengurangi uang kedai. Langkah 1 sampai 4 dan 6 adalah uang orang lain yang numpang lewat, dan pekerjaan kedai di situ adalah memotong, menyimpan bukti, dan menyetor tepat waktu.^[4]

Tebak pajaknya

Sumber peraturan

• PP 58 Tahun 2023 (tarif efektif rata-rata PPh 21)
• PMK 168 Tahun 2023
• PP 34 Tahun 2017 (PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan)
• UU PPh Pasal 23 s.t.d.d. UU HPP; PMK 141/PMK.03/2015 (jenis jasa)
• PMK 37 Tahun 2025
• PP 55 Tahun 2022 (Pasal 56–63)
• PP 20 Tahun 2026 (perubahan PP 55/2022)
• UU PPh Pasal 7 ayat (2a) s.t.d.d. UU HPP
• UU PPh Pasal 17 dan Pasal 31E s.t.d.d. UU HPP
• PMK 131 Tahun 2024
• PMK 197/PMK.03/2013 (batas pengusaha kecil)
• UU PPN Pasal 4A ayat (2) huruf c s.t.d.d. UU HPP (makanan/minuman restoran bukan objek PPN)
• UU 1 Tahun 2022 (HKPD) Pasal 50–58
• Perda PDRD kabupaten/kota setempat