PPN dan Pajak Karyawan

Selain pajak atas penghasilannya sendiri, sebuah usaha kadang menjadi pemungut pajak untuk negara: memungut PPN dari pelanggan dan memotong PPh dari gaji karyawan. Uang itu lewat di tangan usaha, tetapi bukan miliknya. Di sinilah pembukuan yang rapi mencegah uang titipan terpakai.^[1]

PPN: pajak yang dibayar pembeli, dititipkan ke penjual

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak atas barang dan jasa yang ditanggung pembeli akhir. Penjual hanya memungutnya di struk, lalu menyetor ke negara. Tarif undang-undangnya 12%, tetapi untuk barang dan jasa biasa dasar pengenaannya ditetapkan 11/12 dari harga, sehingga yang terasa di struk efektif 11% (per Juli 2026). Barang mewah kena 12% penuh.

Tidak semua usaha boleh memungut PPN. Kewajiban itu baru muncul setelah usaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP): wajib bila omzet setahun melewati Rp4,8 miliar, atau boleh sukarela sebelum itu. Kedai Rina yang omzetnya ratusan juta belum PKP, jadi struk biji kopi kemasannya tidak boleh memuat PPN.

PPN keluaran, PPN masukan, dan yang disetor

PKP berurusan dengan dua arah PPN:

• PPN keluaran: yang dipungut dari pelanggan saat menjual. Dicatat sebagai Utang PPN.
• PPN masukan: yang dibayar ke pemasok saat membeli bahan atau alat. Dicatat sebagai PPN Masukan (hak menagih kembali ke negara, mirip piutang).

Yang disetor tiap bulan adalah selisihnya: PPN keluaran − PPN masukan. Kalau masukan lebih besar (misalnya bulan beli mesin), kelebihannya bisa dikompensasi ke bulan berikutnya.

PPh 21: pajak atas gaji karyawan

Saat membayar gaji barista, Rina sebagai pemberi kerja wajib memotong PPh 21 dari gaji, menyetornya ke negara, dan memberi bukti potong ke karyawan. Besarnya mengikuti tabel tarif efektif rata-rata yang dilihat dari gaji bulanan dan status keluarga.

Untuk karyawan lajang tanpa tanggungan, gaji bulanan sampai sekitar Rp5,4 juta tarifnya 0%, karena penghasilan setahunnya masih di bawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak) Rp54 juta. Barista Rina yang bergaji Rp2.000.000 per bulan: PPh 21-nya Rp0, tetapi Rina tetap wajib melaporkannya.

Kalau ada karyawan bergaji Rp8.000.000 dan tarif efektifnya misalnya 1,5%, potongannya Rp120.000. Jurnal gajinya:

Beban gaji tetap Rp8.000.000 penuh. Yang berubah hanya ke mana uangnya pergi: sebagian ke karyawan, sebagian dititipkan untuk negara.

Kalender kewajiban PKP dan pemberi kerja

Sumber peraturan

• PMK 131 Tahun 2024
• PMK 197/PMK.03/2013 (batas pengusaha kecil)
• UU PPN Pasal 4A ayat (2) huruf c s.t.d.d. UU HPP (makanan/minuman restoran bukan objek PPN)
• PP 58 Tahun 2023 (tarif efektif rata-rata PPh 21)
• PMK 168 Tahun 2023