Kas Usaha dan Kas Pribadi: Perorangan, CV, PT

Sejak modul 2 kita memegang satu prinsip: uang usaha bukan uang pemilik. Di toko perorangan, pemisahan itu hanya ada di buku. Begitu usaha berbentuk CV atau PT, pemisahannya menjadi nyata di mata hukum dan kantor pajak, dan cara pemilik mengambil uang, mencatatnya, serta melaporkan hartanya ikut berubah. Modul ini membandingkan tiga bentuk itu lewat enam kejadian yang sama.^[1]

Tiga bentuk, tiga hubungan dengan uang

Perhatikan satu pola: makin "terpisah" bentuk usahanya, makin ketat aturan mengambil uang, tetapi makin terlindung harta pribadi pemiliknya.^[2]

Enam kejadian, tiga bentuk

Pencatatan: akun yang berbeda

Mesin pencatatannya sama (modul 5 sampai 15), yang berbeda hanya akun ekuitas yang dipakai:

Tidak ada akun "Prive" di PT. Setiap rupiah yang keluar ke pemilik harus punya salah satu dari tiga nama: gaji, dividen, atau pinjaman. Kalau tidak bisa diberi nama, itu tandanya kas sedang tercampur.

Pajak: kapan uang pindah tangan kena pajak

• Pemilik menyetor ke usaha: tidak pernah kena pajak, apa pun bentuknya. Syaratnya, uang itu sudah tercatat sebagai harta di SPT pemilik tahun sebelumnya. Setoran besar yang "muncul dari mana-mana" adalah hal pertama yang ditanyakan pemeriksa.
• Pemilik mengambil dari usaha perorangan: tidak kena pajak; pajaknya sudah diselesaikan lewat omzet (0,5%) atau laba (progresif).
• Sekutu mengambil dari CV: tidak kena pajak di tangan sekutu, karena CV sudah membayar PPh badan dan bagian laba anggota CV bukan objek pajak. Imbalannya, prive dan bahkan gaji sekutu tidak boleh menjadi beban CV.
• Pemegang saham mengambil dari PT: selalu lewat jalur bernama. Gaji direktur adalah beban PT dan kena PPh 21. Dividen kena PPh final 10%, kecuali diinvestasikan kembali di Indonesia sesuai ketentuan. Pinjaman tidak kena pajak tetapi harus dikembalikan; kalau tidak pernah dikembalikan, dianggap dividen terselubung.
• Belanja pribadi dibayar dari kas usaha: bukan beban, apa pun bentuknya. Pada skema 0,5% pajaknya tidak berubah; pada CV dan PT, beban palsu memperkecil laba kena pajak dan ditagih kembali saat pemeriksaan.^[3]

Pengakuan harta: harta siapa, di SPT siapa

Aturan praktisnya satu kalimat: harta mengikuti nama yang tertulis di dokumen kepemilikannya, dan dilaporkan di SPT orang atau badan itu.

• Motor atas nama Rina adalah harta Rina, walau uangnya dari CV atau PT. CV mencatat prive sekutu; PT mencatat piutang kepada Rina.
• Supaya menjadi aset usaha yang bisa disusutkan dan biayanya diakui, belilah atas nama CV atau PT.
• Pada usaha perorangan tidak ada pilihan: semua harta, baik yang dipakai toko maupun pribadi, masuk satu daftar harta di SPT 1770 Rina. Pembukuan tetap memisahkannya supaya laba toko tidak kabur.
• Saham PT dan penyertaan modal CV adalah harta pemilik di SPT pribadinya; kas, persediaan, dan peralatan di dalamnya adalah harta badan di SPT 1771.

Kalau uang usaha disimpan di rekening pribadi pemilik?

Pertanyaan yang sering muncul: "Kas CV saya ada di tabungan pribadi, boleh tidak?" Jawabannya bergantung bentuknya, dan intinya satu: rekening bank adalah dokumen kepemilikan. Uang di rekening atas nama Rina adalah uang Rina di mata bank, hukum, dan kantor pajak, siapa pun yang "sebenarnya" punya.

Tabel berikut merangkum yang terlihat di animasi:

Pemeriksa pajak dapat meminta data rekening (UU KUP Pasal 35A), dan yang dilihat pertama adalah rekening pribadi pemilik usaha. Rekening yang hanya berisi urusan usaha membuat omzet mudah dibuktikan; rekening campur memaksa Anda membuktikan satu per satu bahwa kiriman ibu, pinjaman teman, dan uang arisan bukan omzet.

Firma diperlakukan seperti CV. PT perorangan diperlakukan seperti PT: walau pemiliknya satu orang, ia tetap badan hukum dengan harta sendiri.

Berapa mahalnya kas yang tercampur?

Pemilik usaha kecil paling sering tersandung bukan karena tidak tahu tarif pajak, melainkan karena satu rekening dipakai untuk semuanya: uang titipan PPN, uang usaha, dan uang belanja rumah.^[4] Rekening terpisah adalah pembukuan termurah yang bisa Anda beli.

Sumber peraturan

• UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 (tanggung jawab terbatas pemegang saham)
• UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf i (bagian laba anggota CV/firma bukan objek pajak)
• UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf j (gaji anggota persekutuan/CV tidak dapat dikurangkan)
• UU PPN Pasal 1A ayat (1) huruf d (pemakaian sendiri barang kena pajak)
• UU 40 Tahun 2007 Pasal 92 dan 97 (direksi mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan)
• UU KUP Pasal 35A s.t.d.d. UU HPP (akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan)
• KUHD Pasal 19–21 (persekutuan komanditer)
• UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf f s.t.d.d. UU HPP; PMK 18/PMK.03/2021 (dividen yang diinvestasikan)
• UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf g (pembagian laba secara terselubung)