Memotong Pajak saat Membayar Sewa dan Jasa

Sampai di sini, pajak yang dibahas adalah pajak yang kedai bayar untuk dirinya sendiri atau pungut dari pelanggan. Ada satu kewajiban lagi yang paling sering terlewat usaha kecil: saat kedai membayar sewa tempat atau jasa ke pihak lain, kedai wajib memotong sebagian untuk disetor ke negara atas nama penerima.^[1]

Siapa yang memotong, siapa yang dipotong

Negara tidak menagih pajak sewa langsung ke setiap pemilik ruko. Lebih praktis menitipkan tugas itu ke penyewa yang menjalankan usaha: potong dulu, setor, dan beri bukti. Karena itu kedai Rina adalah pemotong pajak, dan pemilik ruko adalah yang dipotong.^[2]

Dua pemotongan yang paling sering dialami usaha kecil:

Pemotongan tidak berlaku saat kedai membeli barang (bahan, peralatan). Yang dipotong hanya sewa dan jasa.

Coba sendiri

Cara mencatatnya

Kuncinya: beban dicatat penuh, potongan menjadi utang kedai ke negara sampai disetor.

Kalau sewanya untuk satu tahun ke depan, bebannya tidak langsung Rp60 juta: masuk dulu ke Sewa Dibayar di Muka, lalu dibebankan Rp5 juta per bulan lewat jurnal penyesuaian, persis seperti di modul Jurnal Penyesuaian.

Kewajiban setelah memotong

Bukti potong penting bagi penerima: pemilik ruko memakainya sebagai bukti pajak sewanya sudah lunas, dan PT penyedia jasa memakainya sebagai pengurang pajak tahunannya. Usaha yang tertib memberi bukti potong lebih dipercaya mitra, dan pencatatan yang rapi membuat kewajiban ini jauh lebih ringan.^[3]

Sumber peraturan

• PP 34 Tahun 2017 (PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan)
• UU PPh Pasal 23 s.t.d.d. UU HPP; PMK 141/PMK.03/2015 (jenis jasa)